KEBIJAKAN PEMBANGUNAN CHINA MENGHADAPI GLOBALISASI NEOLIBERALISME

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan pembaruan digulirkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 yang dikenal dengan a market socialism, proses pembangunan di China berjalan sangat pesat dan fenomenal. Salah satu penggerak utama kekuatan ekonomi dan perdagangan China adalah investasi. Keterbukaan kepada investasi luar negeri ini juga membuat ekonomi China secara fundamental berbeda dengan ekonomi Jepang dan Korea Selatan selama masa tinggal landas mereka. Negara ini mampu dan berhasil menangkap peluang globalisasi dan liberalisasi ekonomi sehingga Negara ini menjadi sebuah kekuatan besar dalam ekonomi dan perdagangan di dunia.

Kunci keberhasilan lain yaitu terletak pada peran Negara yang kuat, dengan didukung oleh entrepreneurial bureaucracy lewat penataan kembali posisi (repotitioning) birokrasi, mampu melakukan intervensi dalam menjaga kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dan ekonomi internasional bersifat relative, disesuaikan dengan kondisi perkembangan pembangunan China. Dalam hal ini China memainkan peran apa yang disebut sebagai capitalist developmental state.

Kerangka Konseptual

Dalam pengertian yang luas globalisasi diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu sama lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.

Setidaknya ada tiga elemen utama yang emmberikan kontribusi penting bagi berjalannya prosess globalisasi. Pertaman, revolusi di bidang teknologi komunikasi. Kedua, semakin rendahnya biaya transportasi. Ketiga, kemunculan kembali kelompok Kanan Baru (the New Right) di Inggris dan Amerika Serikat pada decade 1970-an. Inilah yang diidentifikasi sebagai cirri utama dari globalisasi, yakni integrasi, interdependensi, dan interlink.

Kemenangan The New Right

Fenomena globalisasi yang sekarang ini banyak menarik perhatian tidak hanya ditopang katiga hal tersebut di atas saja, tetapi juga didukung oleh ideology yang menjadi semacam the driving force dari proses tersebut, yang dalam hal ini adalah neoliberalisme.

Pada dasarnya, tatanan ekonomi internasional pasca Perang Dunia Kedua muncul sebagai produk dari persaingan antara dua orientasi kebijakan yang bertentangan, yakni antara kelompok yang berorientasi internasionalisme liberal yang menghendai sebuah perekonoman dunia yang terbuka (David Ricardo dan Adam Smith) dengan kelompok kapitalisme nasional (Keynesian) yang menuntut lebih banyak peran aktif Negara dalam mencapai tujuan-tujuan social.

Dalam usaha memenangkan pertarungan ideology, Kelompak Kanan Baru menyerang fundasi kebijakan Keynesian dengan mengambil krisis ekonomi akibat inflasi yang tidak dapat diatasi oleh Keynesian.

Milton Friedman yang berasal dari golongan menoteris, menyimpulkan kritik Kelompok Kanan Baru terhadap Keynesian menjadi tiga pokok pikiran. Pertama pada intervensi Negara. Bagi kalangan yang bersandar pada tradisi Keynesian, kapitalisme mempunyai cacat bawaan, yakni kurangnya permintaan (demand). Oleh karena itu, agar kapitalisme dapat berkembang, pemerintah harus aktif dalam meningkatkan demand yakni dengan cara belanja public. Akibat terlalu banyaknya campur tangan Negara, dunia terjebak dalam krisis berkepanjangan pada era 70-an.

Kedua, the New Right menggugat program-rogram kesejahteraan dan welfare state yang ditawarkan oleh kebijakan Keynesian. Mereka cenderung melihat Negara kesejahteraan sebagai bentuk-bentuk ketidakadilan.

Ketiga, the Newe Right menekankan arti penting pasar bagi penciptaan kesejahteraan umat manusia. Bahkan di antara mereka ada yang mempunyai pandnagan bahwa hanya dengan pasar bebaslaj kesejahteraan dan perdamaian dapat terwujud.

Sebagaimana keyakinan kaum neoliberal atau Kanan Baru lainnya menolak Negara kesejahteraan dan belanja public, maka kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin ini konsisten dengan keyakinan tersebut, yakni memangkas belanja public dan menurunkan laju inflasi. Kebijakan ini menjadi iri khas dari para penganut ideology Kanan Baru.

Peran Negara Bangsa

Menurut David Held, ada tiga aliran pemikiran dalam mengkaji globalisasi, yakni aliran globalis, skeptic, dan tranformasionalis.

Bagi kaum hiperglobalis, globalisasi didefinisikan sebagai sejarah baru kehidupan manusia dimana “Negara tradisional” telah menjadi tidak relevan lagi. Globalisasi ekonomi membawa serta gejala “denasionalisasi” ekonomi melalui pembentukan jaringan-jaringan produksi transnasional (transnational network of production), perdagangan dan keuangan.

Kelompok Kedua (Hirst dan Thompson) menagnggap bahwa tesis kaum hiperglobalis secara fundamental cacat dan secara politik adalah naïf karena menganggap lemah kekuatan pemerintahan nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional

Diantara kedua kutub tersebut terdapat kelompok transformasionalis (Robert Gilpin). Dalam konteks Negara bangsa, inti pandangan kelompok ini adalah bahwa globalisais yang tengah berlangsung saat ini menyusun kembali kekuasaan, fungsi dan otoritas pemerintahan nasional. Pemerintah nasional diperlukan namun hadir dalam bentuk yang berbeda.

Reposisi Birokrasi

Dengan adanya kebebasan dan gerak barang dan uang yang melintasi batas-batas Negara, maka yang terjadi adalah semakin berkurangnya kemandirian dan kemmapuan pemerintahan Negara-negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan moneter mereka. Bahaya yang ditimbulkan oleh the blind forces of market pada akhirnya menimbulkan krisis keuangan regional asia Tenggara pada 1997. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian kembali kebaikan dan keburukan system ekonomi pasar bebas.

Dalam konteks repotitioning birokrasi, peran Negara diperlukan untuk melakukan intervensi secara selektif guna menjamin pasar agar berfungsi dengan baik, efisien,dan efektif. Intervensi Negara adalah krusial untuk mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi. Dengan demikian, peran Negara dikatakan sebagai “a capitalist developmental state”, yaitu menjaga agar kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dan ekonomi internasional bersifat relative, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat tertentu.

Sebagai suatu paradigm baru, yang menempatkan paradigm a market driven development dan a state-led development dalam posisi saling melengkapi, paradigm a capitalist developmental state membutuhkan an entrepreneurial bureaucracy.

Terdapat dua proses untuk membuat Negara lebih efektif. Negara harus memfokuskan kapabilitas apa yang dimiliki dan kedua meningkatkan kapabilitas Negara dengan menyegarkan kembali atai reinvigorating lembaga-lembaga public. Dengan demikian, lembaga-lembaga Negara harus mempunyai daya saing yang lebih besar untuk mengkatkan efisiensinya. Ini memberikan makna meningkatkan kinerja lembaga Negara, memperbaiki upah dan insentif.

Kebijakan Pembangunan China

Keberhasilan kebijakan pembangunan China harus dilihat dalam kerangka kombinasi peran Negara dan pasar yang saling melengkapi guna mendapatkan kinerja dan efisiensi ekonomi tinggi. Keberhasilan kebijakan pembangunan China terwujud karena Negara mampu secara konsisten memberikan panduan selama proses reformasi dan sekaligus melakukan control atas mayoritas insustri dan membongkar hambatan-hamabatan keuangan sector-sektor public yang tidak efisien secara bertahap.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Sejak China melakukan reformasi kurang lebih tiga decade lalu, Negara itu tlah tumbuh dengan cepat. Angka-angka yang beredar cukup beragam, dan banyak diantaranya meragukan. Ini karena kebiasaan birokrasi china yang senantiasa berusaha agar performance ekonomi tampak baik sehingga angka-angka yang ada bisa jadi meragukan. Namun, menariknya angka-angka resmi yang di-release oleh pemerintah justru diragukan karena terlalu rendah dibandingkan dengan angka seharusnya.

Beberapa sumber mengatakan bahwa pertumbuhan sekonomi China berkisar di antara 10 persen per tahun, ada pula yang mengatakan sekitar 9 persen per tahun. Ketika Negara-negara Asia Timur mengalami krisis ekonomi dan moneter yang dahsyat China tetap tumbuh dengan meyakinkan. Demikian juga ketika Negara dengan sumber ekonomi terbesar, seperti AS, mengalami kebangkrutan ekonomi China juga tetap mengalami pertumbuhan yang meyakinkan meskipun sempat mengalami penurunan. Namun, China mampu melakukan recovery dengan cepat. Pada tahun 2009, pertumbuhan tersebut terus berlanjut sebagaimana diprediksikan oleh ekonomi Martin Wolf.

PDB China juga tumbuh dengan taja, dan menariknya pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlangsung di tengah kelesuan ekonomi global yang belum pulih pasca krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada Penghujung tahun 2007. PDB China pada kuartal IV 2009, tumbuh sebesar 10,7 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tercepat dalam dua tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut telah mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup luas dan mengangkat tidak kurang dari 400 juta penduduk china dari kemiskinan. Efek selanjutnya adalah menciptakan pangsa pasar yang cukup besar. Dengan penduduk tidak kurang dari 1 miliar (perkiraan resmi 1,3 miliar), 30 persen saja orang kaya China akan melampaui Jepang dan Negara-negara Asia lainnya.

Saat ini, China menjadi customer telepon tanpa kabel terbesar di dunia dengan 350 juta customer telepon selular. China juga menjadi konsumen mobil terbesar di dunia dan melaju menjadi pasar terbesar PC, layanan Telkom broadband, televise dan banyak barang lainnya.

Menurut laporan Goldman Sachs Economic Research, kebangkitan ekonomi china mempunyai dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian dunia dari pada industrialisasi Jepang Pasca-Perang dunia II atau kebangkitan Macan Asia setelah decade 1960-an.

Daya tarik investasi dan pasar-pasar di China telah mendorong perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia berbondong-bondong menanamkan investasinya di Negara tersebut. China juga menjadi sumber-sumber peasok besar bagi perusahaan-perusahaan besar semacam Wall-Mart.

Kunci Keberhasilan Ekonomi China

Keberhasilan kebijakan pengembangan China jelas bisa dijdikan pelajaran berharga bagi bangsa-bangsa lain di dunia, terutama bagi Negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia yang tidak hanya gagal dalam melakukan pengembangan ekonomi, tetapi juga bangkrut. Bangkrut karena utang terus-menrus membengkang sementara sumber daya alam terus-menerus dieksploitas tanpa memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat.

Kebijakan ekonomi adalah fragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam implementasi berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut “ mencari kebenaran dari kenyataan konkret” seperti “system tanggung jawab rumah tangga”.

China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke Negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang).

a.      Stabilitas Politik

Stabilitas politik merupakan salah satu factor penting keberhasilan pembangunan ekonomi. Setidaknya, inilah yang dikemukakan oleh banyak ahli dalam menganalisis akar penyebab keberhasilan pembangunan China. Pilihan-pilihan reformasi China adalah bidang ekonomi dan social, tetapi tidak dalam bidang politik.

b.Rendahnya Upah Buruh

Upah buruh di China sangatlah rendah rata-rata upah buruh di China 30 atau 40 tahun upah di Inggris.  Di  China demonstrasi dan pemogokan buruh dibatasi sehingga kenyamanan berusaha dirasakan benar oleh Perusahaan Multinasional.

Kondisi tersebut berbeda terbalik dengan di Indonesia, buruh di Indonesia sudah tidak murah lagi, demonstrasi dan pemogokan kerja  sering  terjadi  sehingga  perusahaan pun  kurang mendapat kenyamanan dalam berusaha.

c. Kebijakan Pendidikan

Dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan China sangat  terbuka banyak mahasiswa yang di kirimkan ke luar negeri  seperti Amerika baik dalam ilmu Pengetahuan, Teknologi, Bisnis dan Menejemen, sehingga banyak insinyur-insinyur  terampil, sekolah-sekolah bisnis dan administrasi banyak  didirikan untuk memenuhi permintaan pasar kerja. Hal yang menggagu pertumbuhan sekolah-sekolah tinggi di China adalah kurangnya minat mahasiswa pada bidang-bidang ilmu social, sehingga banyak serjana  lulusan China tidak mampu mencari terobosan pemikiran diluar mainstream serta hal yang mengganggu berikutnya mahasiswa yang sudah selesai tamat  di luar negeri  enggan pulang kenegaranya (China ).

d. Semangat Wirausaha

Sebelum China mengadopsi system kapitalisme banyak petani melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi  untuk mendapat keuntungan,  pedagang  pun  kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum untuk  inovasi dan memperluas jaringan pemasaran, melihat dampak positif tersebut pemerintah China membiarkan hal tersebut, sehingga transpormasi  ekonomi  China tidak dapat dilepaskan dari semangat  wirausaha meski pun pernah coba di hancurkan oleh Mao.

Semangat wirausaha membuat perusahaan-perusahaan di China lebih inovatif, lebih bagus, dan harga nya lebih murah.

e. Kebijakan Pembangunan Infrastuktur

Di China Infrastuktur jalan bisa dibuat atas permintaan perusahaan guna mempermudah akses perusahaan dalam melakukan investasi, pemerintah China memprioritaskan transortasi di setiap rencana  pembangunan lima tahunnya. Pada tahun 1985, China telah mempunyai kurang lebih 523 galangan kapal, 160 pabrik khusus, 540.000 karyawan dan 80 institut riset ilmiah, begitu juga dengan pembangunan bandara pemerintah  China telah menginvestasikan ± 500 juta yuan untuk memperpanjang landasan pacu serta membangun terminal dan fasilitas bandara lainnya, system transportasi  yang efektif di  China merupakan elan vital bagi pembanguna ekonomi di negaranya.                                   

                  

f. Deng  Xiaoping  tokoh kunci

Tokoh kunci  keberhasilan pembangunan ekonomi China adalah Deng Xiaoping, setelah Deng Xiaoping  masuk partai komunis  ia melakukan serangkaian reformasi  yang ditujukan untuk menyelesaikan situasi ekonomi China selama  Mao berkuasa, Deng  melakukan  modernisasi pembangunan inperatif sosialisme tidak lagi diperjuangkan kelas melaikan dengan melakukan  modernisasi masyarakat sosialis dengan cara merangkul kelompok-kelompok yang berbeda, Deng mengambil empat modernisasi yaitu modernisasi dibidang ilmu pengetahuan, teknisi, industri dan pertahanan dan keamanan Deng melakukan modofikasi dalam berbagi kebijakan Mao, Deng dan pengikutnya menyadari dibutuhkan pendekatan baru agar mendorong orang-orang untuk bekerjasama demi masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN:

China telah memberikan pelajaran yang sangat  berharga mengenai  bagaimana seharusnya Negara mampu bertindak  dan berperan dalam ekonomi politik global sekarang ini. Bangsa China selalu khawatir bahkan takut akan serbuan-serbuan produk China yang murah, tetapi kualitas cukup baik. Disini Negara mampu menainkankan perusahaan yang efektif  dalam  menjaga integrasi pasar untuk  selalu dalam skala relatif yang disesuaikan dengan kondisi dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada totalitas pasar.

Di lihat dari sudut  globalisasi (neoliberalisme), bangsa China harus dilihat sebagai suatu negara yang mampu memainkan paranan secara efektif dalam mengkombinasikan peran negara  dan pasar. Interpretasi  di atas ideologi komunis yang dilakukan Deng  Xiaoping harus dilihat sebagai langkah cerdas guna mendobrak kebuntuan dan stagnasi  yang ada. Dengan reformasi pembangunan yang dilakukan  China menjadi salah satu negara yang tercepat di dunia dalam pertumbuhan ekonomi, serta China telah mengangkat ratusan juta masyarakatnya  dari kemiskinan.

Di Indonesia mestinya bisa mengambil pelajaran seperti itu, selain sifat gradual liberalisasi ekonomi yang dilakukan China, para elit negara  tersebut mempunyai pola pikir yang layak di jadikan pelajaran, legiminasi  pemerintah harus dibangun melalui usaha bagaimana  meningkatkan  pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan tersebut penting diperhatikan karena kebijakannya politik pemerintah di Indonesia lebih berpihak pada kooporasi-kooporasi besar, kebijakan – kebijakan yang di ambil cenderung pragmatis demi melakukan pelanggengan  kekuasaan  lima tahun kedepan.

 Hal yang telah bisa kita ambil pula adalah bagaimana mampu memupuk nasionalisme dalam keseluruhan proses kebijakan publik ketika negara tersebut mengintegrasikan diri dalam perekonomian global.

BIROKRASI PEMERINTAHAN; Definis Birokrasi

Dalam bidang publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan system yang diciptakan secara rasional untuk menjadim mekanisme dan system kerja yang teratur, ppasti dan mudah dikendalikan.

Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum.

Secara bahasa, istilah Birokrasi berasal dari bahasa Prancis, bureau yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani, kratein yang berarti mengatur.

Bureaucracy refers to a particular form and style of administrative organization. Although it has been subject to strong criticism for a long time, bureaucracy and its variants can still be found in a large number of organizations. (Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer).

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi.

Orang-orang yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan bekerja secara professional. Mereka diangkat dan diupah untuk menduduki jabatannya di lembaga pemerintahan yang telah ditetapkan tugasnya dari atasannya. Dasar pemilihan personel birokrasi biasanya dilandaskan pada keterampilan dan kepandaian yang dimiliki oleh seorang untuk menjalankan tugas tertentu.

Sebagaimana dapat dilihat di banyak buku mengenai birokrasi bahwa cirri pokok dari struktur birokrasi seperti yang diuraikan oleh Max Weber sebagai berikut:
Birokrasi adalah system administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Dengan pengertian yang hampir sama, Rourke (1978) mensarikan:
Birokrasi adalah system administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam system hirarchi yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Yang menjadi ciri dari birokrasi adalah adanya sebuah pembagian kerja secara hirarkis dan rinci yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis yang diterapkan secara impersonal, yang dijalankan oleh staff yang bekerja secara full time, seumur hidup dan professional, yang sama sekali tidak turut memegang kepemilikan atas ‘alat-alat pemerintahan’ atau pekerjaan, keuangan jabatannya. Mereka ini hidup dari gaji, dan pendapatan yang diterimanya tidak didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka.

Dari dua pendapat di atas, definisi yang digunakan dalam buku ini adalah:
Tata kerja pemerintahan agar tujua Negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sebagai suatu cara atau metode, maka sikap kita terhadap birokrasi haruslah obyektif, terbuka terhadap inovasi sesuai dengan kebutuhan konteks ruang dan waktunya. Sebagai sebuah cara atau metode pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Birokrasi ada untuk mencapai tujuan bersama.

Birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan itu ialah dengan mengkoordinasi secara sistematis.

Rod Hague menyatakan bahwa birokrasi ada karena adanya kebutuhan akan sebuah organisasi yang bisa mengelola Negara modern. Dikatakan, bahwa tugasnya adalah organizing and administering modern states is a massive process that requires skill, experience and expertise.

Tentu saja dalam dunia pemerintahan modern pengelolaan Negara modern merupakan sebuah proses yang membutuhkan keterampilan, pengalaman dan keahlian. Dan kebutuhan itu, hanya bisa dijalankan oleh birokrasi yang modern pula.

Berikut ini dikutip beberapa makna definisi birokrasi dalam dunia pemerintakan menurut beberapa ahli.

Menurut Rod Hague dkk (1993) mengatakan bahwa birokrasi itu adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas Negara. “The bureaucracy is the institution that carries out the functions and responsibilities of the states. It is the engine-room of the states”.

Berbeda dengan Weber, Karl Max melihat birokrasi dalam konteks pertentangan kelas dalam tahap perkembangan kapitalisme, Weber mengupas birokrasi dalam konteks teorinya tentang kewenangan (authority).

Sementara Pfiffner & Presthus (1960, 40) mendefinisikan birokrasi “adalah suatu system kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya”.

Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administrative yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Birokrasi mengatasi masalah dalam organisasi, yakni bagaimana memaksimalkan efisiensi dalam organisasi, bukan hanya mengatasi masalah-masalah individu saja.

Tahun 1910, Ramsay Muir mengatakan bahwa birokrasi berarti penyelenggaraan kekuasaan oleh administrator yang professional. Pengertian ini ditarik dari praktek pemerintahan Inggris pada awal abad ke 19. Bagi Ramsay Muir, keberadaan dan kejayaan Inggris Raya mendapat dukungan paling kuat dari birokrasi.

Dengan penerapan biroklasilah Negara tersebut bisa berkembang dan menguasai beberapa Negara jajahannya. Dikatakan kokohnya administrasi dan aturan yang dilaksanakan dalam pemerintahan Inggris adalah berkenaan dengan jabatan besar yang permanen tersebut yang melaksanakan tugasnya secara disiplin dan impersonal.

Dapat dikatakan bahawa Max Weber-lah yang memberikan uraian penggambaran yang jelas tentang posisi dan fungsi birokrasi dalam kehidupan modern yang lebih akademis. Pada umumnya, para ilmuwan politik setuju bahwa Max Weber yang terutama menjadi pelopor paling penting dalam pemberian arti ‘birokrasi’ secara modern sebagaimana yang wujudnya bisa kita lihat dalam berbagai institusi birokrasi saat ini.

Dalam pemikiran Max Weber, birokrasi ditempatkan dalam kerangka proses rasionalisasi dunia modern. Bahkan, Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsure pokok dalam proses rasionalisasi dunia modern, yan gbaginya jauh lebih penting dari seluruh proses social. Proses rasionalisasi ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalalm prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi social.

Berdasarkan konsepsi legitimas ini, Weber kemudian merumuskan delapan proposisi tentang penyususnan system otoritas legal, yakni:
a. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.

b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu.

c. Jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak control dan pengaduan (complaint).

d. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam hal tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan.

e. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi.

f. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.

g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organsisasi modern.

h. System otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya, system tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

KHUTBAH IDUL FITRI 2012 TERBARU

KHUTBAH IDUL FITRI 2012 TERBARU

EDUCATION OPTIMIZING COMMUNITY MODEL BY STUDENT EXECUTIVE BOARD OF DJUANDA UNIVERSITY BOGOR

Many things are in the spotlight of development, and that's how the various program policies in effect for the completion of it own problems. Health, education, public services and other things is a primary need for every citizen. But unfortunately there are many in various regions of Indonesia are not getting their rights as citizens who should get protection from the state. But the facts on the ground shows that there are disadvantaged areas that are geographically located not too far from the capital city. Too much if it sorted one by one name for each region that their basic needs are not met. Are too complex to solve these problems-problems in a short time to catch up. Raise the acceleration of development is not easy, especially if performed by any one shareholder. Therefore we need cooperation of all shareholders in response to any phenomenon that occurs in the field. Of concern and worthy of consideration is the number of lagging regions near the center of both local and state government. It's very sad at all, if a close range there is still a remote area, what about other areas that are separated by oceans? Criteria for disadvantaged areas are generally the same, namely the lack of public services, better education, health, and public goods. It is almost the same in each region. Cibuyutan Village is one of a variety of disadvantaged areas in Indonesia. It is located in Bogor Regency adjacent to the central government of the republic did not ensure the fulfillment of their needs. This village escaped the attention of the public, because it can be said that isolated area. A settlement was "very" poor people livelihood from the earth, gave birth to a generation of stagnant because there is no infrastructure to support schools to achieve their dreams and goals. Alarming conditions in which the passion for learning and the school is blocked by thick walls of bureaucracy and policies that do not support. According to local building named "Building Islamic elementary schools" is nothing more than an old shack that had many holes in the roof and walls made of woven bamboo. With only a dirt floor, each day the students are forced to inhale the dust and dirt that interfere with health. Due to space limitations, the study is divided into two shifts. Very unfortunate and ironic when compared to the students the spirit of MI is in search of knowledge as a basis for his life. The absence of institutions of higher education equivalent (SMP / SMA) around the village and away access to educational institutions led to very low levels of education masyaraka with an average of only graduates of MI / SD, this is one reason the number of illiterates in the village were quite high as for the age above 15 years over 60%. than 200 the number of existing residents. Students as one of the communities that have a distinctive intellectual society than as a pioneering change in a better future. As the mouthpiece of the aspirations of the grassroots, students have an important role as a government partner in the search for problem solving faced by Indonesia. Paradigm of students as agents of development in the future is becoming obsolete. View of increasingly rapid change, the required human resources of high quality and quantity. understanding of students as agents of the future will only narrow the insight and sense of responsibility among the students themselves. Therefore, students should be transformed to a more advanced, that is to be actors who have roles and responsibilities are as large as the other shareholder to serve the community, particularly in Kampung Cibuyutan this. Community service activities are activities that include efforts to increase the quality of human resources, among others, in terms of expanding horizons, knowledge and skills-building undertaken by the academic community as the embodiment of devotion and dharma play an active form of concern for the welfare and empower the public prior to the the weak economy. As a talented human being who cares about equal opportunity education, community service activities that we propose is the development of educational infrastructure. It is considered very important, and if the program is implemented will not be in vain because basically the whole community is needed See a fairly complex problem, then alternative measures are integrated to solve these problems we feel should be prepared. One function of the high pergurugan is community service. Students are not only geared to active learning in the classroom with the formal theories of textual, will remain through the trust Tridarma Higher Education, students who possess a strategic role to conduct a scientific touch to the community in the framework of empowerment and community service according to their respective scientific fields. Community empowerment activity also has a strategic role in helping the central government and especially the West Java province in West Java masyaraat effort to realize an intelligent, prosperous, independent and prosperous in accordance with the vision and mission of West Java, 2010. For overcoming the above problems UNIDA Student Executive Board holds the optimization programs through the Community Education Village Cibuyutan program as follows: In order to realize the maximum educational purposes in the village Cibuyutan it is necessary that is conducive to the learning process involves all components of an optimal learning. One important component that makes the learning process to be smooth and is conducive classroom. Classroom as a place of study groups learning activity has a strategic role in order to create an atmosphere and a sense of learning for students. Its presence brings a wider impact, such as security, a sense of belonging, peace and other positive things. Seeing the condition of class preference MI Mifatahussholah highly inadequate and improper use, the Community Development team intends to merehabilitasnya UNIDA BEM so that the process of learning and education can work well Program to eradicate illiteracy in Latin America, the figure and the Al-Quran / Arabic This is according to the 1945 National Education Law No. 20 of 2003 Article 5 Paragraph (1) Every citizen has an equal right to obtain a quality education. Paragraph (3) Citizens in remote or underdeveloped and remote indigenous communities are entitled to special education services. Presidential Instruction No. 5 Year 2006 regarding compulsory education and acceleration Acceleration of Aksara.Visi Blind Mission West Java 2010 are "By Iman and Taqwa, West Java province in Indonesia most advanced", and Vision Tanjungsari District as a city of education in 2010. PURPOSE The purpose of optimizing the educational activities of rural villagers Cibuyutan Sukarasa Tanjungsari districts as follows: a. science: In the scientific purpose of Community Health Education and Cibuyutan is to provide an opportunity for students to apply theory in practice / knowledge transfer that has been in the can in college, so useful to himself and society. (Khoerunnas Anfauhum Linnas) At best man is useful for other humans (Al-Hadith) b. Social Community: • The fulfillment of community needs for infrastructure MI Mifatahussholah decent education; • Improve the quality of human resources to create a society free of illiteracy Cibuyutan village and literacy of the Qur'an • Open access to the current and next generation to catch up in science. c. economic objectives With the facilities and infrastructures adequate Miftahussholah MI school, the community should not Cibuyutan village schools in more remote areas this may reduce the cost of education. EXPECTATION General expectations of this program is to improve the quality of education in the village Cibuyutan, especially those from the education indicators, such as the fulfillment of educational infrastructure is good, increasing the literacy rate of latin and Al-Qur'an. In particular educational program is expected to: • The availability of educational infrastructure is one Miftahussolah MI classrooms, desks and office administration tool that it deserves. • 60% of the 200 people currently Cibuyutan villages illiteracy free latin literacy, numeracy and literacy of the Qur'an in 2010. • Increased understanding of the management of teacher education and professional schools are good. BENEFITS The benefits of this activity are: Benefits to the community: • The fulfillment of community needs for a proper education infrastructure; • Improve the quality of human resources with the free illiterate. • Open access to current and next generation to catch up in science. Benefits to government: • Development program helps disadvantaged areas; • Meet the state's obligation to provide education for every citizen; • Help target the implementation of 9-Year Compulsory Education Program; • Assist in creating human resources in Indonesia are qualified, competent and competitive. • Assist government in eradicating literacy. • Assist the government in an effort to create a professional educator.

PENGERTIAN PENELITIAN KEBIJAKAN

Penelitian kebijakan, seperti telah diuraikan sebelumnya, termasuk ke dalam kelompok penelitian terapan atau didalam lingkup penelitian sosial yang dalam aplikasinya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku, disertai dengan sifat spesifiknya. Secara sederhana penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Oleh karena sifatnya mendukung kebijakan, maka penelitian ini bersifat khas, namun tidak berarti mengada-ada. Ann Majchrzak (1984) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Oleh karena sifatnya berorientasi kepada tingkah laku pragmatik, maka yang perlu dihasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak pada hingga mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun hingga mana hasil penelitian punya aplikabilitas atau kemamputerapan dalam rangka memecahkan masalah sosial. Kegiatan penelitian kebijakan diawali dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah sosial, seperti kekurangan nutrisi, kemiskinan, ledakan penduduk urbanisasi, inflasi, kerawanan sosial, dan lain-lain, dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Kegiatan akhir dari penelitian kebijakan adalah merumuskan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Seperti halnya penelitian-penelitian sosial atau penelitian terapan, penelitian kebijakan diarahkan untuk memberi efek terhadap tindakan praktis, yaitu pemecahan masalah sosial. Kekhasan penelitian kebijakan terletak pada fokusnya, yang berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat luas. Tidak ada ukuran pada mengenai luas atau sempitnya suatu masalah sosial. Sebagai misal, rendahnya kualitas pendidikan dapat dipersepsi dari banyak sisi yang menyebabkan rendahnya kualitas itu, seperti: 1. Kualitas guru. 2. Kualitas proses belajar mengajar. 3. Kualitas kurikulum. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber belajar. 5. Kualitas raw-input lembaga pendidikan. 6. Kondisi lingkungan sosial budaya dan ekonomi.

Oleh karena penelitian kebijakan berorientasi kepada fokus, maka pengkajian atau penelitian mengenai rendahnya kualitas pendidikan, misalnya, akan dititikberatkan kepada fokus mana – kualitas guru, kualitas proses belajar mengajar dan sebagainya. Jika penelitian kebijakan difokuskan kepada kualitas proses belajar mengajar, misalnya, maka fokus kajian dapat menyangkut masalah yang luas, seperti: 1. Intensitas proses belajar siswa di kelas. 2. Intensitas proses belajar siswa di luar kelas. 3. Kualitas guru dalam mengajar. 4. Kualitas interaksi guru dengan siswa. 5. Kualitas interaksi guru dengan siswa kualitas jaringan-jaringan belajar. 6. Kualitas menu sajian dalam proses belajar mengajar. 7. kualitas kegiatan ko dan ekstra kurikuler yang mendukung kegiatan inti di lembaga pendidikan. DISALIN SESUAI ASLI Danim, Sudarwan. 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Bumi Aksara, Jakarta.

ARAH DAN HAKIKAT PENELITIAN KEBIJAKAN

administrator adalah peserta perumus kebijakan yang utama, sesuai dengan status formalnya. Administrator atau pimpinan bekerja untuk merumuskan kebijakan atas dasar prioritas yang paling mendesak, khususnya yang berkenaan dengan pemecahan masalah sosial. Makin kompleks dan luasnya tugas-tugas keoragnisasian, menyebabkan kian banyak masalah yang dihadapi oleh pimpinan dalam pekerjaan dan masalah tersebut tidak dapat dipecahkannya sendiri tanpa pendapat atau infomasi yang memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian kebijakan (policy research) secara spesifik ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan (policy makers) dalam menyusun rencana kegiatan, dengan jalan memberikan pendapat atau informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian kebijakan, merupakan rangkaian aktivitas yang diawali dengan persiapan peneliti untuk mengadakan penelitian atau kajian, pelaksanaan penelitian, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasai. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Masalah sosial oleh para peneliti tidak dapat dipersepsi secara tunggal, oleh karena terdapat banyak persepsi mengenai masalah sosial, lebih-lebih masalah sosial itu menyangkut seluruh tatanan kehidupan. Kekurangan nutrisi pada anak-anak ghetto – dalam makna leksikal oleh Echols dan Shadily (1990) diartikan Kampung Yahudi di kota atau bagian kota yang didiami terutama untuk golongan minoritas – dapat dipersepsi dari sudut pengabaian orang tua (parent neglect), kemiskinan (poverty), atau tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Rendahnya kesadaran hukum warga, misalnya dapat dipersepsi dari sudut pandang hukum sendiri, psikologu, ekonomi, sosiologi dan lain-lain.

Penelitian kebijakan merupakan perpaduan intensif antara pelbagai unsur pembangunannya, yaitu ilmu, keprigelan, dan seni (Ann Majchrzak, 1984). Ilmu sebagai padanan kata science dalam bahasa Inggris merupakan batang tubuh dari teori, konsep dan prinsip-prinsip metodologi. Paling tidak ada dua dimensi ilmu yang terkait disini, yaitu ilmu dalam arti subject matter dan ilmu dalam arti metodologi penelitian. Dua hal ini harus dimiliki oleh peneliti, yang pertama berkenaan dengan akurasi kajian atas permasalahan dan yang kedua berkenaan dengan akurasi cara pengkajian. Keprigelan (craftlore) aalah seperangkat teknik kemamapuan kerja, keteraturan kerja berdasarkan pengalaman dan prosedur operasi standar dalam proses penelitian. Keprigelan umumnya didapat dari pengalaman penelitian, di samping penguasaan metodologi penelitian yang diterima di bangku kuliah atau pelatihan. Seni atau kiat (art) adalah langkah, gaya, dan cara melakukan kerja penelitian. Proses kerja dalam penelitian secara metodologis sama untuk satu metode yang dipakai, namun cara peneliti bekerja dalam proses itu sangat individual sifatnya. Sebagai contoh, untuk menyusun instrumen penelitian, ada peneliti yang mengawalinya dengan penyusunan kisi-kisi instrumen, namun ada yang hanya beranjak dari definisi operaisonal variabel. Dua cara itu pada akhirnya dimaksudkan untuk mengahasilkan instumen yang memenuhi kriteria valid dan reliable, namun kegiatan awal untuk mencapai kondisi itu berbeda pada masing-masing peneliti. Keberhasilan penelitian kebijakan khususnya, dana penelitian tradisional umumnya, sangat ditentukan oleh kapasitas peneliti dalam mengkombinasikan unsur ilmu, keprigelan dan seni tersebut. Aktivitas yang tergamit dalam penelitian kebijakan tidak hanya berkenaan dengan permasalahan yang muncul, namun melibatkan gaya, kreativitas dan penilaian peneliti. Kreativitas personal peneliti sangat dimungkinkan dalam penelitian kebijakan dan dalam banyak hal sangat menentukan keberhasilan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran, yaitu penyusunan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Memadukan tiga hal tersebut di atas bagi terlaksananya penelitian kebijakan memerlukan seni tersendiri. Untuk mempertajam wawasan, maka pada bagian berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian, latar belakang pentingnya, bentuk dan karakteristik serta sekuensi aktivitas pengelolaan penelitian kebijakan. Pemahaman peneliti kebijakan akan beberapa hal ini merupakan modal dasar untuk menemukan “seni” memadukan tiga unsur yang terpaut dalam proses penelitian kebijakan.